Sunday, 22 November 2026
Jaringan Media
Logo Site
TERPOPULER • PCNU dan PEMKAB BANYUWANGI Sinergikan Langkah untuk Kemaslahatan Umat • MANTABKAN LANGKAH, PCNU RAPAT KORDINASI • Nu Online Merancang Grand Planing 5 Tahun Kedepan • KEPALA BPN SAMBANGI PCNU • PENGUKUHAN LTNU, SEBAGAI WUJUD GERAKAN LITERASI NU BANYUWANGI • Optimalisasi Website NU Online, PCNU Banyuwangi Gelar Meet and Great Virtual Bersama NU Online • Pengurus Baru LKNU Banyuwangi Dikukuhkan, Siap Bangun Zona Hijau Kesehatan • GP Ansor Muncar Gelar Istighatsah Malam Petik Laut, Doakan Ikan Melimpah dan Ekonomi Nelayan Membaik • PCNU Banyuwangi Sambut Silaturahmi DPC PKB Jelang Harlah Ke-28, Teguhkan Sinergi untuk Umat • "MWC, Lembaga, dan Banom Harus Aktif dan Satu Komando," Tegas Ketua PCNU Banyuwangi dalam TURBA Ngerandu NU di Kalipuro

Mengintip Percakapan Orang Lain: Ketika Fiqih Membatasi Penyadapan, Siapa pun Pelakunya

Khusaini Dwisyah Putra

Penulis, Kontributor. Editor • 04 Nov 2026 21:28 WIB

Bagikan Artikel
Link berhasil disalin!

Mengintip Percakapan Orang Lain: Ketika Fiqih Membatasi Penyadapan, Siapa pun Pelakunya

Banyuwangi, NU Online Banyuwangi
Kabar dugaan penyadapan ilegal oleh sejumlah petinggi kepolisian kembali memenuhi ruang publik. Sasarannya disebut-sebut mulai dari Presiden, pimpinan partai, pejabat, tokoh ormas, pengusaha, hingga aktivis masyarakat sipil. Isu ini ramai di pemberitaan nasional maupun media sosial.

Dugaan tersebut tentu perlu dibuktikan lebih dulu. Namun, kalau benar terjadi, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada urusan teknologi. Ada hak atas privasi, kehormatan, dan rahasia komunikasi warga yang dilanggar. Karena itu, pertanyaan fiqihnya layak diajukan. Bolehkah seseorang mendengar dan merekam percakapan orang lain tanpa diketahui? Apakah alasan penegakan hukum atau kepentingan negara otomatis membenarkannya?

Konsep tajassus dalam fiqih

Dalam khazanah fiqih, perbuatan mencari-cari rahasia atau kesalahan orang lain secara diam-diam disebut tajassus. Dasar utamanya adalah firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 12:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”

Imam ath-Thabari dalam Jami’ al-Bayan (juz 22, hlm. 303) menafsirkan larangan itu sebagai perintah agar seseorang tidak menelusuri aib dan rahasia orang lain demi menemukan kekurangannya. Penilaian terhadap seseorang cukup didasarkan pada hal yang tampak darinya, bukan pada rahasia yang tidak diketahui.

Dalil lain yang menguatkan

Larangan ini tidak bersandar pada satu ayat saja.

Pertama, Surat An-Nur ayat 27 melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَاۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.” Ayat ini menunjukkan bahwa ruang pribadi seseorang dilindungi, termasuk privasi percakapan.

Kedua, hadits dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: “Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari berita (kesalahan) dan saling memata-matai, janganlah saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari no. 6064 dan Muslim no. 2563)

Ketiga, hadits dari Ibnu Abbas ra. yang paling dekat dengan praktik penyadapan:

وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa menyimak pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka (didengar) atau menghindar darinya, maka kelak pada hari kiamat telinganya akan dituangi cairan timah.” (HR. Bukhari no. 7042)

Keempat, hadits dari Abu Barzah al-Aslami ra.:

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

Artinya: “Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan janganlah mengikuti aib-aib mereka. Sebab, siapa yang mengikuti aib mereka, Allah akan mengikuti aibnya, dan siapa yang aibnya diikuti Allah, Allah akan membukanya di dalam rumahnya sendiri.” (HR. Abu Dawud no. 4880)

Kelima, Mu’awiyah ra. meriwayatkan sabda Nabi saw.:

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya jika engkau mengikuti aib-aib manusia, engkau akan merusak mereka, atau hampir merusak mereka.” (HR. Abu Dawud no. 4888)

Sudah dibahas NU sejak 2010

Persoalan ini bukan hal baru bagi NU. Forum Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 2010 telah membahas khusus hukum penyadapan telepon, seperti tercatat dalam laporan hasil muktamar (hlm. 197).

Para muktamirin melihat bahwa kemajuan teknologi komunikasi membawa dua sisi. Telepon memudahkan orang berhubungan, tetapi juga membuka celah bagi siapa saja untuk menguping dan merekam pembicaraan pribadi. Alat yang dipakai pun beragam, dari yang sederhana sampai yang sangat canggih, sehingga penyadapan tidak lagi monopoli pihak tertentu.

Keputusan muktamar menyatakan bahwa mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain lewat penyadapan pada dasarnya haram karena termasuk tajassus.

Kapan dikecualikan?

Larangan itu tidak berlaku mutlak. Penyadapan dapat dibenarkan bila bertujuan amar ma’ruf nahi munkar dan didukung ghalabatuzh zhann, yakni dugaan kuat bahwa kemaksiatan sedang atau akan terjadi. Dalam kondisi tertentu hukumnya bahkan bisa wajib, yaitu bila penyadapan menjadi satu-satunya cara mencegah kemungkaran.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj (juz 9, hlm. 220) memberi batasan yang jelas. Seseorang tidak boleh memata-matai atau menerobos rumah orang lain hanya berdasarkan dugaan. Penyelidikan baru dibolehkan bila dugaan kuat itu disertai indikasi nyata, misalnya kabar dari orang tepercaya. Penyelidikan menjadi wajib bila kejahatan seperti pembunuhan atau perzinaan tidak mungkin lagi dicegah setelah terjadi.

Pengecualian ini sejalan dengan dua kaidah fiqih yang masyhur, sebagaimana dirangkum Imam as-Suyuthi dalam al-Asybah wan Nazha’ir:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kebutuhannya.” Penyadapan hanya boleh sebatas yang diperlukan, tidak boleh melebar.

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan.” Kewenangan aparat bukan alat kepentingan politik atau pribadi.

Dari sini terlihat bahwa pengecualian itu sempit. Curiga pribadi, persaingan politik, atau rasa penasaran terhadap rahasia orang tidak cukup menjadi alasan.

Status rekaman sebagai alat bukti

Muktamar ke-32 juga menetapkan bahwa rekaman hasil sadapan tidak sah menjadi bayyinah (alat bukti utama dalam fiqih). Rekaman itu hanya bisa menjadi bukti pendukung yang menguatkan keterangan atau bukti lain.

Bagaimana jika sasarannya pejabat dan tokoh?

Status korban tidak mengubah hukumnya. Bila penyadapan dipakai untuk mencari rahasia politik, menekan lawan, mengumpulkan data pribadi, atau menjatuhkan nama baik seseorang, label “kepentingan negara” tidak bisa menjadi pembenar. Penyadapan tanpa izin dan prosedur yang sah juga masuk wilayah pelanggaran hukum.

Hukum positif kita pun membatasinya, antara lain:

  • Pasal 31 UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024).

  • Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

  • Pasal 136 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mengatur penyadapan untuk penyidikan dan menyerahkan pengaturan lebih rinci pada undang-undang tersendiri.

Artinya, kewenangan menyadap tidak tanpa batas, dan aparat tunduk pada aturan yang sama.

Penutup

Dari rangkaian dalil tersebut, jelas bahwa Islam memuliakan privasi dan kehormatan manusia. Jika dugaan penyadapan ilegal ini benar, yang perlu diusut adalah siapa pelakunya, apa tujuannya, bagaimana caranya, dan apakah ada dasar kewenangan yang sah.

Dari kacamata fiqih, hukum asal menyadap adalah haram. Pengecualiannya hanya untuk mencegah kejahatan serius yang didasari dugaan kuat dan tanpa jalan lain. Negara memang wajib mencegah kejahatan, tetapi cara menjalankannya pun harus bersih. Mencegah kemungkaran tidak boleh ditempuh dengan kemungkaran lain.

Penulis: Khusaini Dwisyah Putra

Ditulis Oleh

Khusaini Dwisyah Putra

Menulis untuk mengingat

Membuka dokumen...

Link berhasil disalin!