Menyelesaikan Masalah Kalimati
Dalam catatan sejarah, Muncar dikenal sebagai salah satu pelabuhan perikanan tersibuk di Indonesia. Dahulu dikenal dengan nama Ulu Pangpang, kawasan ini berkembang menjadi jalur penting aktivitas ekonomi dan logistik perikanan. Bahkan, dalam ingatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah dasar, Muncar kerap disebut sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar kedua setelah Pelabuah Bagansiapiapi di Sumatera Utara.
Kejayaan Muncar menarik sejumlah perusahaan besar untuk membangun industri pengolahan hasil laut, mulai dari pengalengan ikan hingga pabrik tepung ikan. Kehadiran industri tersebut menggerakkan ekonomi masyarakat. Nelayan memiliki pasar untuk menjual hasil tangkapan, sementara masyarakat lainnya memperoleh pekerjaan sebagai buruh pabrik. Roda ekonomi berputar, lapangan pekerjaan terbuka, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, tersimpan persoalan lingkungan yang tidak sederhana. Salah satunya adalah pencemaran Sungai Kalimati, yang menjadi gambaran nyata persoalan ekologis di kawasan pesisir Muncar.
Berbagai video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi sungai yang memprihatinkan. Tumpukan sampah, air tercemar, dan bau menyengat menjadi pemandangan yang sulit diabaikan.
Dalam kegiatan Jagongan Nahdliyin Jilid II di Ruang Seblang, Gedung Jawa Pos Radar Banyuwangi pada Sabtu 14/11/26, seorang warga lokal Kalimati bernama Safroni menceritakan perubahan kondisi sungai tersebut. Dahulu, alirannya dapat digunakan kapal untuk bersandar. Bahkan, menjadi ruang bermain anak-anak dan tempat masyarakat beraktivitas. Kini, kondisinya jauh berbeda. Pencemaran mengubah wajah sungai dan turut memengaruhi kehidupan nelayan yang harus mencari ikan lebih jauh dari dermaga.
Kalimati merupakan dusun di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Persoalan pencemaran di kawasan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.
Dengan keberadaan sekitar 24 perusahaan di kawasan industri perikanan Muncar, persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah kecil.
Dalam perspektif Ecological Modernization Theory, pertumbuhan industri seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Kemajuan ekonomi tidak harus dibayar dengan kerusakan ekosistem. Industri dituntut mengembangkan teknologi produksi bersih, memperbaiki pengolahan limbah, dan bertanggung jawab terhadap dampak aktivitas ekonominya.
Muncar memperlihatkan bagaimana pertumbuhan industri mengubah struktur kehidupan masyarakat. Namun, ketika perkembangan ekonomi tidak diimbangi pengelolaan lingkungan, muncul konsekuensi sosial dan ekologis. Sungai yang dahulu menjadi ruang kehidupan berubah menjadi sumber kekhawatiran. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah perusahaan dan tenaga kerja, tetapi juga dari kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Lalu, bagaimana menyelesaikan masalah Kalimati?
Pertama, membangun kesadaran lingkungan harus dimulai dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Momentum viralnya pencemaran Kalimati jangan hanya berhenti pada kampanye membuang sampah pada tempatnya.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tempat pembuangan sampah, layanan pengangkutan rumah tangga, hingga mekanisme distribusinya ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Jangan terburu-buru menyalahkan rendahnya kesadaran masyarakat ketika fasilitas pengelolaan sampah belum tersedia. Perilaku lingkungan juga dipengaruhi oleh infrastruktur dan pelayanan publik. Kesadaran harus dibangun bersama: pemerintah menyediakan fasilitas, masyarakat menjalankan tanggung jawab, dan sistem pengelolaan sampah harus berjalan.
Kedua, penegakan aturan harus dilakukan setelah sistem pelayanan tersedia. Larangan membuang sampah ke sungai, pengawasan, hingga pemberian sanksi perlu diterapkan secara bertahap dan adil. Regulasi tanpa fasilitas hanya akan melahirkan ketidakadilan.
Sebaliknya, fasilitas tanpa aturan juga berpotensi membuat pengelolaan sampah tidak disiplin. Keduanya harus berjalan beriringan.
Ketiga, penyelesaian limbah industri harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Audit lingkungan dan pencabutan izin merupakan instrumen hukum apabila ditemukan pelanggaran. Namun, pemerintah juga harus memikirkan nasib masyarakat yang menggantungkan penghidupan sebagai buruh pabrik. Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah mendorong perusahaan meningkatkan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), disertai pendampingan teknologi dan insentif lingkungan sesuai ketentuan.
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga perlu diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem, edukasi lingkungan, dan pemantauan kualitas air. Namun, CSR bukan pengganti kewajiban perusahaan mengolah limbah. Tanggung jawab operasional IPAL tetap berada pada perusahaan.
Keempat, aktivis lingkungan dan masyarakat lokal harus menjadi mitra strategis pemerintah dan perusahaan. Warga memiliki pengalaman langsung mengenai perubahan kondisi sungai. Karena itu, mereka perlu dilibatkan dalam pengawasan partisipatif, pemantauan kualitas air, dan keterbukaan informasi pengelolaan limbah. Kolaborasi juga dapat diperluas melalui edukasi lingkungan di sekolah, pesantren, dan majelis taklim.
Walhasil, Kalimati bukan sekadar persoalan sungai tercemar. Ia merupakan cermin bagaimana pembangunan ekonomi dijalankan dan bagaimana pemerintah, perusahaan, serta masyarakat menempatkan lingkungan dalam kehidupan bersama.
Kita tidak sedang mempertentangkan industri dengan masyarakat. Kita sedang mencari jalan agar industri tetap tumbuh, masyarakat tetap memperoleh penghidupan, dan lingkungan tetap terjaga.
Kalimati adalah pintu masuk peradaban Muncar. Jangan biarkan sungai ini hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu dan kerusakan hari ini. Pemerintah harus hadir, perusahaan harus bertanggung jawab, aktivis lingkungan harus dilibatkan, dan masyarakat harus diberdayakan.
Sebab, menyelamatkan Kalimati bukan hanya tentang membersihkan sungai, melainkan menyelamatkan masa depan Muncar.
Sudah saatnya kita tidak hanya bertanya siapa yang menyebabkan Kalimati tercemar, tetapi juga siapa yang bersedia mengambil tanggung jawab untuk memulihkannya. (Atho'ilah Aly Najamudin/ Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Banyuwangi)
Atho'ilah Aly Najamudin
Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Banyuwangi Periode 2026-20231/ Dosen Universitas Islam Ibrahimy, Banyuwangi.
Berita Terkait
Opini
Rekayasa Perilaku, Jalan Baru Pemulihan Sungai Kalimati: Bersih Belum Berarti Sehat
Opini